Box Redaksi

 Apabila keberatan atas pemberitaan

kita membuka hak jawab

ke redaksi atau ke Dewan Pers sesuai dengan UU pers No. 40 Tahun 1999, mengacu Pada Pasal 5 ayat (2) UU Pers :  Pers wajib melayani Hak Jawab.

Redaksi

LEGALITAS

PT FAKTA DUA PUTRI  CERIA NOMOR AHU -  056700AH.01.30.Tahun 2022

NPWP 40.096.483.9.201.000

COMMISSIONER

Rahmat Andre 

MANAGING DIRECTOR

Deni Liza Nova

Sekretaris Redaksi

Asmaizul Amran

Aurel Lia Calista putri

LAW ADVISOR

Alam Surya Laksono. S.H MH

Mahdial Hazan SH

Rahmat Yulanda Putra SH

BOARD OF SUPERVISORS

Nofriadi Z

Pemimpin umum Penanggung Jawab

Rino Piliang 

Wakil Pemimpin Umum 

Feri Yoserizal 

Hengki Febrian 

PEMIMPIN REDAKSI 

Hendra Satria. S.Hum

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Hendriana

REDAKTUR PELAKSANA

Evi Suandi

EDITOR

Hendriana

Dewan Pembina 

Agus Suardi

H. Hendri Pani Dias S.Ag.MA.

Malizar Ade , S.Sos

M.SUDONDO,ST,MT

DEWAN REDAKSI

Ikrar Prakarsa M.Si

Yopi Kusuma 

Riki yuliarman

Yandra Asri S.Pd

Gunaldy Sikumbang

Kordinator Nasional

Rino Pilliang

Kaperwil Sumbar

Ultra vitaloka Boyle

Kordinator Liputan

Arif Yuwarman 

REPORTER

MHD RHAMADHY

Firlan  

Farhan Alfurqan

Alfial

Syahril Hamid 

Ermen SP

M.Yunus 

Roberto Dahlan

Abdul Rahman

Aris Yudistya

Riskandar 

Nofrizon

Syafril 

Nasron Dinats

Ardiman

Syamsu rizal

Uwak Samudra 

Rio Setiawan 

Chandra adil

Hari Putra Utama

Eri NOVRIMAN

Nasional 

Amrizal bakri S.H

Eko Andri

BOBBY FAHLEVI.SH..

Muhammad kalid

Biro kota Padang

ADE Putra

Ade Kusuma

Erick Dede Lesmana

Hendra Agusman

Boby Kurniawan 

Ka Biro Kepulauan Mentawai 

Muslim 

Ka Biro Pariaman/ PDG Pariaman

Wira Adinaharto

Ka Biro Bukittinggi 

Heriko Candra 

Ka Biro Damasraya 

Tosi Hendra

Ka Biro Pessel

Rio Endra Putra

Ka Biro Sijunjung 

Romi  Azwir 

Ka Biro Kab/Kota  Solok 

Mardi.H

Fauzan

Ka Biro Tanah Datar 

Ultra vitaloka Boyle

Biro Payakumbuh 

Ronaldo 

Ka Biro Pasaman

Edri Daspa

Biro Agam 

Zet indra putra

Syukri hamid

Suhardiman

Biro Muara Enim 

Zulkarnain sp

Ka perwil Riau

Junaidi.s

KA Biro Rohil

Albani

Biro Bengkalis

NON AKTIF/Stop PEres

kabupaten kepulauan Meranti

NON AKTIF/ Stop PEres

Kaperwil Jambi

Bosok

Sumsel..

GUNDARMAWAN,.SH

Ka Biro Oki

Irwan Syahputra 

Kaperwil Jabar

Cecep Ridwan Saleh

Kaperwil Lampung 

Budi Rahayu 

Biro Bekasi

M.Zukra

Investigasi Nasional 

Arif Yuwarman 

Doni osman

Sahul Hamid

Rio Ade Putra

Zulkarnaini

Dedi

Putra

Adri

Penrizal

Ismul Hidayat 

M Khalid 

Guspardi

Susunan nama redaksi sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan 

TARIF : 

Pariwara (Rp 50.000.000), 

Semi Pariwara (Rp30.000.000), 

Liputan khusus  (Rp10.000.000), 

IKLAN (Rp 5.000,000) 

Harga sewaktu waktu dapat berubah 

Roni 

042001015108504

Bank Rakyat Indonesia 

Roni

1110024648871

Mandiri

VIDEO & SOCIAL MEDIA PRODUCTION

Nofriadi.Z

Rinaldi.

IKLAN & MARKETING COMMUNICATION

Farhan Alfurqan

INFORMATION TECHNOLOGY

FEBRIANTO

KANTOR PERWAKILAN.:

Jalan Tampat Durian korong gadang  Kec. Kuranji, Padang City - West Sumatera 25139

Kontak Redaksi 081944242956

KANTOR REDAKSI:

Jalan. Imam Bonjol

Kavling Baru 001/014

Telaga Murni

Cikarang Barat

Kabupaten. Bekasi

Jawa Barat 

Semua wartawan kami Di lengkapi dengan Id Card yang masih berlaku dan namanya tercantum di box redaksi.

 

PEMBERITAHUAN:

 

Wartawan.."FAKTA..HUKUM" DELIK dalam menjalankan tugas selalu dibekali Kartu Tanda Anggota (KTA), Surat Tugas Liputan dan tercantum di boks redaksi. Wartawan Siber8Com taat /patuh pada Undang-Undang No.40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Jika ditemukan ada oknum yang mengaku-ngaku sebagai anggota Siber8Com namun namanya tidak tercantum di boks redaksi, segera hubungi redaksi atau segera laporkan pada penegak hukum.

 

PERINGATAN KERAS:

 

FAKTA..HUKUM..DELIK..tidak mengizinkan atau melegalkan pencetakan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Surat Tugas, selain yang Di terbitkan oleh Redaksi.Redaksifaktahukumnasional@gmail com tidak menerbitkan website online dan.lainny..selain.online  " FAKTA HUKUM DELIK"

 

                                                  

Kontak WhatsApp Redaksi :  081944242956

 

E-mail : Redaksifaktahukumnasional@gmail com

 

Jika ada yang mengaku-ngaku wartawan 

" FAKTA HUKUM DELIK"  namun tidak dapat menunjukkan legalitas secara lengkap dan tanda pengenal yang syah serta namanya tidak tercantum di BOX REDAKSI berarti yang bersangkutan "ILEGAL" dan harap melaporkan kepada pihak berwajib

 

Ulasan :

 

*“Undang-Undang Dasar Tahun 1945 PASAL 28 Huruf “F” Dijelaskan Bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi Dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi Dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelolah Dan menyampaikan informasi Dengan menggunakan Segala Jenis Saluran yang tersedia.

 

“Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1999 BAB II PASAL 3 Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat

“(1)Dalam hal masyarakat bermaksud mencari atau memperoleh informasi tentang penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, maka yang berkepentingan berhak menanyakan kepada atau memperoleh dan instansi atau lembaga yang terkait.

“(2) Hak untuk mencari atau memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang PERS BAB 1 Pasal 1 angka 1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia.

 

Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang PERS “BAB ll (PASAL 2)

“Kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan Rakyat yang berarsas kan prinsip-prinsip Demokrasi, keadilan, Dan Supremasi Hukum.

 

Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang PERS BAB ll (PASAL 3 Angka 1) “PERS nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial.

 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang PERS BAB II PASAL 4. Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban Dan Peranan PERS “(1). Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

 

“(2).Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.

 

“(3).Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

 

“(4).Dalam mempertanggung jawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak*

 

Apabila keberatan atas pemberitaan

kita membuka hak jawab

ke redaksi atau ke Dewan Pers sesuai dengan UU pers No. 40 Tahun 1999, mengacu Pada Pasal  5 ayat (2) UU  Pers: Pers wajib melayani Hak Jawab.